Bimtek BPD Diduga Penyalahgunaan Wewenang Jabatan, Pengamat:Profesionalitas Plt Sekda Kota Sungai Penuh Dipertanyakan

KHAYANGANNEWS, Sungai Penuh-Jambi,- Sumber hiruk-pikuk kekacauan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh mulai terkuak, Kamis/13/08/20. Setelah ditelusuri, kejanggalan penyelenggaraan Bimtek bermula dari surat Plt Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alvian, S.E. Nomor: 005/583/DPMD-3/VIII/2020, Berdasarkan Disposisi WaliKota pada surat Lembaga BPPKPD tanggl 2 Juli 2020

Menurut pengamat dan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Paramadina Septa Dinata, status surat tersebut tidak jelas dan kemungkinan besar sengaja dikaburkan.

"Tidak ada kejelasan apakah surat tersebut berupa instruksi, edaran atau rekomendasi. Dasar surat tersebut juga tidak jelas. Hanya menyatakan adanya disposisi dari Walikota Sungai Penuh," ujar Septa.

Kejanggalan lainnya adalah tidak adanya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pihak ketiga.

"Mestinya dasar surat Plt. Sekda adalah nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga," tangkas Septa

Kejanggalan kegiatan ini juga terlihat dari ketidakonsistenan surat tersebut. Surat tersebut menggunakan dasar disposisi Walikota, tapi menggunakan APBDes.

"Mestinya surat tersebut ditujukan langsung pihak ketiga kepada Pemerintah Desa karena menggunakan APBDes dan tidak memerlukan disposisi Walikota," jelas Septa

Septa juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari nilai perkiraan akumulasi dana iuran para peserta, angkanya bisa milyaran. Maka perlu di usut tuntas.

"Seandainya kegiatan tersebut menggunakan dana dari APBD dengan perkiraan nilai tersebut, pemerintah kota harus menggunakan mekanisme lelang. Artinya, di sini di sini ada dugaan modus oknum pejabat ingin meraup keuntungan dari APBDes melalui pihak ketiga," terangnya.

"Profesionalitas Plt. Sekda Kota Sungai Penuh perlu dipertanyakan dan perlu diduga kuat adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) karena menguntungkan pihak lain dengan cara yang tidak benar," tambahnya.

(Kh).

Read More

Tolak Politik Dinasti di Kota Sungai Penuh, GMI dan 7 lembaga Gelar Aksi di DPP Demokrat.

Khayangan News, Sungai Penuh - DPP Partai Demokrat dikabarkan akan di geruduk para aktivis yang tergabung dari 7 Lembaga dan Gabungan Mahasiswa Indipenden (GMI). Partai Demokrat yang dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono tersebut diketahui secara pasti akan mengusung kandidat Bacawako Kota Sungai Penuh 2020-2025 yang berdasarkan dari informasi bahwa Demokrat Kota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada pasangan Fikar Azami Yos Adrino pada pilkwako Sungai Penuh.

Namun berhembus kabar pada hari Senin - Selasa 10-11 Agustus 2020 akan diadakan unjuk rasa bebas oleh para aktivis yang tergabung, berlokasi dihalaman Kantor Partai berlambang Mercy tersebut.

Adapun tuntutan yang akan dikemukakan dimimbar bebas tersebut Antara lain, Menuntut DPP Partai Demokrat untuk lebih selektif dalam mendukung Paslon yang akan bertarung di Pilkada serentak tahun 2020, dan menolak Politik Dinasti. Mendesak DPP Partai Demokrat untuk tidak mengusung saudara walikota Sungai Penuh karena diduga telah membangun Kerajaan Dinasti di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. 

Dengan adanya aksi tersebut, lembaga Laskar Merah Putih Perjuangan LMPP Provinsi Jambi, yang dipimpin attan Tambunan, dicurigai pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menggelar aksi yang akan dilaksanakan.

Attan dikonfirmasi media ini mengatakan tidak ada hubungannya dengan aksi aktivis tersebut.

"Ya, kita sudah tahu bahwa akan ada aksi unjuk rasa di depan DPP Partai Demokrat, namun sayangnya, ada yang menuding kita LMPP yang akan menyuarakan aspirasi rakyat tersebut, Namun yang jelas itu bukan kita," tegas Attan.

Attan menyayangkan oknum yang mengaku timses Fikar Yos telah menuding LMPP sebagai garda terdepan dalam aksi yang akan dilaksanakan didepan kantor DPP Partai Demokrat. (Red)

Sumber : Portal Buana

Read More

Bawaslu : Kota Sungai Penuh Masuk 10 Besar "Ketidaknetralan ASN"

Khayangan News, Sungai Penuh - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sejumlah daerah dengan tingkat ketidaknteralan aparatur sipil negara (ASN) yang tinggi dalam pilkada. Ada 10 daerah yang perlu diwaspadai. 

Yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam termasuk Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

“Kalau dari dimensi konteks politik ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan pilkada (IKP) terkait dengan netralitas ASN-nya yang cukup tinggi. IKP menjadi early warning bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam webinar “Netralitas ASN”, Senin (10/8/2020).

Dia mengaku sengaja membeberkan daerah-daerah tersebut agar ada upaya antisipasi. Dengan begitu, maka saat Pilkada 2020 berjalan, netralitas ASN bisa tetap terjaga. “Mohon maaf ini kami sebutkan untuk melakukan upaya antisipasi. Ini agar persoalan netralitas ASN di sana tidak terjadi secara masif,” ungkapnya.

Apalagi, menurut Abhan, ada banyak petahana yang berpotensi maju kembali dalam pilkada kali ini. Hal ini sangat rentan dengan penyalahgunaan kewenangannya. Terutama berkaitan dengan ASN di daerah. “Apalagi dari pemetaan kami 270 daerah yang potensi terdapat calon petahana ada 224. Nanti kita lihat pasca 23 September setelah tahap pencalonan apakah betul semua maju,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi lebih buruk jika petahana pecah kongsi. Di mana kepala daerah dan wakilnya saling berhadapan di pilkada. “Apalagi kalau di daerah incumbent pecah kongsi. Kemudian ditambah sekdanya yang hampir pensiun mencalonkan diri. Sehingga ASN harus betul-betul teguh menjaga netralitasnya," tandasnya.

Untuk Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh satu-satu daerah yang masuk ke dalam 10 besar ketidaknetralan ASN. Masyarakat diminta untuk mengawal tahapan pilkada termasuk mengawasi dan melapor ASN yang tidak netral.

Para elit politik dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk ASN bersikap netral dan tidak memihak ke salah satu calon serta ASN diharapkan tidak takut dengan tekanan dari pihak tertentu.

Read More