SUNGAIPENUH—Walikota Sungaipenuh terpilih Ahmadi Zubir minta kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemeritahan Kota (Pemkot) Sungaipenuh tidak royal dalam peggunaan anggaran. Sebab, disinyalir dana anggaran 2021 sudah tersedot dan terkesan minus.
Kondisi ini membahayakan bagi Pemerintahan baru Kota Sungaipenuh yang dipimpin Ahmadi Zubir-Alvia Santoni. Jika anggaran 2021 minus di setiap SKPD, maka gerak pembangunan akan tersendat (stagnan). Bisa jadi akan menumpukan hutang.
Jika kondisi minus anggaran ini benar terjadi dimasa transisi, duet Ahmadi Zubir-Alvia Santoni tidak bisa leluasa untuk merealisasi visi-misi mereka. Dampak politisnya, pemerintahan baru bisa dinilai gagal.
“Ada skenario melemahkan posisi kita. Anggaran dikuras habis, sehingga kita tidak bisa leluasa berbuat untuk merealisasikan visi misi kita,” kata Walikota Sungaipenuh terpilih Ahmadi Zubir didampingi Koordinator Media Center AZAS 01 Devanand Munir saat Buka Bersama dengan Media Center AZAS di Hotel Dheadita (10/5).
Untuk menyelamatkan pembangunan Kota Sungapenuh anggaran 2021, Ahmadi minta kepada SKPD untuk tidak royal. Mereka harus berhati-hati dalam menggeluarkan dana, jangan sampai jadi jerat yang menjungkalkan mereka.
Ahmadi juga minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memantau dan jeli dalam melakukan audit. Pihaknya juga akan mengawasi kecurigaan adanya dana anggaran 2021 yang disalahgunakan.
Warning Ahmadi-Antos ini karena anggaran Kota Sungaipenuh 2021 saat ini sedang berjalan dalam masa transisi. Kondisi ini jelas masih tanggung jawab Walikota dan Wakil Walikota saat ini Asafri Jaya Bakri-Zulhelmi menjelang pelantikan dan seerah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Ahmadi Zubir-Alvia Santoni pada 3 Juli mendatang.
“Ini tanggung jawab kita bersama, masyarakat dan media. Jangan kesalahan ini ditimpa kepada kami. Yang jelas tekad kami ingin mewujudkan Sungaipenuh Maju Berkeadilan,” jelas Ahmadi.
Wako Sungaipenuh terpilih ini juga minta kepada Media Center AZAS untuk turun ke lapangan dan memantau setiap SKPD yang ada. Jika ditemui adanya kejanggalan dan kecurigaan untuk melapor sehingga anggaran pembangunan terawasi dengan baik.(Kh)
Postingan
