Perlu diketahui, Negeri adalah keberadaan masyarakat luas yang berbasis kehidupan primer dan skunder serta agama, Pendidikan, budaya dan lain sebagainya.
Cakupan ini sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk membuat hal indah pada suatu negeri dalam menggunakan instrumen. Kedudukan kepemimpinan diciptakan untuk membangun negeri agar memiliki mutu yang berkualitas tinggi. Setiap kedudukannya memiliki hak untuk mengatur perencanaan terhadap masyarakat luas secara Eksternal.
Kepemimpinan diperlukan mutu, idealisme, ketegasan, dan rela mengorbankan waktu pribadi, mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan tersendiri karena pada setiap proses pembanguan memiliki waktu penuh untuk mencapai hasil program yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
Menjelang Pemilihan pemimpin no 1 (satu) di area Kota Sungai Penuh tahun 2020 mendatang, pemikiran masyarakat tentunya ingin menentukan pemimpin yang bisa merubah kualitas perubahan. Sebelumnya sebagian masyarakat memperhatikan kemajuan otonomi yang tidak memenuhi kewajiban dan kriteria, sehingga mencipitakan kekecewaan mendalam yang dialaminya, diakibatkan penggunaan anggaran pemerintah tidak memiliki pemantauan yang akurat seperti pada masa pendemi Covid-19, contohnya: pada realisasi anggaran setiap penggunaanya tidak memiliki pengontrolan dan sistem garis koordinasi yang baik, konon kedengarannya setiap instansi dan bidang pelayanan lainya sering didengarkan isu permasalahan praktek korupsi dalam pengunaan anggaran. Hal ini bisa dikatakan kurangnya penggunaan garis koordinasi yang baik serta membatasi penyebaran informasi dikalangan masyarakat sehingga membuat keputusan penyelewengan, dan hal itu menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengambil tindakan penyelsaiannya secara hukum.
Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, sudah jelas sebagian masyarakat tidak berani mengupayakan tuntutan hak dikarenakan saluran sinergi akses komunikasi yang mereka miliki hanya sebatas mendengarkan, sehingga memikirkan bagaimana mereka bisa berkoordinasi kepada pemimpinnya terkait dengan permasalahan di wilayahnya sering memiliki keterhambatan upaya, dan pada akhirnya menimbulkan hujatan kesenjangan secara kritikan karena mereka merasa adanya kedzaliman di negerinya.
Hal ini sangat dikhawatirkan dengan adanya kepentingan kepemimpinan yang membuat sistem memperkayakan pribadinya yang penuh dengan tahta secara turun menurun juga membuat gejolak sistem pemerintahan yang di kelola oleh keluarga internal kepemimpinan.
Pertanyaannya :
Apakah Kepemimpinan dalam menjalankan program mutlak dikelola oleh keluarga pribadi?..... Tentu saja membuat hal ini sangat bingung. Akan tetapi hal itu tidak dilarang.
Ya itu sah-sah saja, berawal dari usul diri sendiri dan keluarga itu adalah doa dan dukungan. Alangkah baiknya tuntaskan misi yang ada itu lebih afdol. Untuk menjadikan sang tokoh itu tidak perlu repot repot dengan jabatan, apabila misi mendapatkan hasil yang layak secara terbukti dan terpublikasi berarti itu sukses dalam pencapainya baru disebut dengan bagian sang tokoh.
Pemimpin dipergunakan untuk keperluan masyarakat, suatu pemimpin diduki oleh bagian masyarakat yang baik dan siap di ucap sumpah agar bisa menyatakan kebaikan, moral, dan agamis. Kedepanya kedudukan kepemimpinan haruslah memiliki integritas yang memang benar benar tegas terhadap kemajuan dan berkeadilan tinggi.
Masyarakat wajib diperhatikan, dibantu, dan dibangun fasilitas keperluannya, karena itu adalah sumber akses perekonomian dalam menjalankan kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Begitupun dengan masyarakat, kita jangan terpengaruh dengan uang pada saat pemilihan nantinya, bahwa suara kita adalah hak yang tidak bisa dinilaikan dengan uang dan kita tentukan pilihan untuk menuju perubahan yang adil dalam memilih pemimpin nomor satu di kota sungai penuh dan mudah mudahan hal itu bisa terwujud.
(Red)
Postingan
