Tak Lapor Harta Kekayaan,Camat Koto Baru Dicopot Dari Jabatannya

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) wajib dilakukan setiap pejabat pemerintah. Jika tidak, sanksi berat menanti, bahkan berbuntut pencopotan dari jabatan.

Seperti yang terjadi di Kota Sungaipenuh, salah seorang Camat dicopot dari jabatan, lantaran tidak melakukan LHKPN, sesuai dengan batas ketentuan yang ditetapkan.

Informasi yang dihimpun, oknum camat yang diberhentikan dari jabatan adalah Desrizal, Camat Koto Baru, Kota Sungaipenuh. Jabatannya dicopot belum lama ini.

Kepastian pemberhentian dari jabatan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Sungaipenuh, Nomor : 821/KEP.72/BKPSDM-3.3/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang berbunyi memberhentikan PNS a. n. Desrizal, S Pd MM, dari dan dalam jabatan Administrator selaku Camat Koto Baru.

Kepala BKPSDM Sungai penuh, Dedi Wahyudi, dikonfirmasi membenarkan jika jabatan Camat Koto Baru telah dicopot. Pencopotan tersebut berdasarkan rekomendasi KPK kepada Walikota.

“Benar, itu (pencopotan jabatan) Camat belum lama ini, atas rekomendasi KPK kepada pak Walikota, setelah acara di Jambi bersama KPK beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Dikatakannya, atas rekomendasi KPK, Pemkot Sungaupenuh langsung menindak lanjutinya, dan sekarang posisi Camat Koto Baru dipeltukan kepada Sekretaris Camat.

“Kita sudah sering mengingatkan kepada yang bersangkutan, bahkan sudah menyurati sampai tiga kali, termasuk surat edaran Walikota, agar pejabat segera melakukan LHKPN,” ungkapnya.

Namun, kata dia, hingga batas LHKPN, masih belum dilaporkan, sehingga berujung pada sanksi yang direkomendasi KPK, untuk diberhentikan dari jabatan.

“LHKPN itu wajib dilakukan setiap pejabat negara, bahkan juga Pemkot juga mengeluarkan Surat Edaran agar pejabat segera menyelesaikan LHKPN,” tegasnya.(KAYO)

Read More

Sambut 2019, Pemkab Kerinci Gelar Muhasabah dan Doa Bersama

KHAYANGANNEWS-Sambut tahun baru 2019 Pemerintah Kerinci mengisi acara dengan menggelar Muhasabah dan doa bersama.

Doa bersama ini dipusatkan di rumah dinas Bupati Kerinci, serta disejumlah kecamatan di Kabupaten Kerinci.

Muhasabah dan Doa Bersama ini diisi berbagai kegiatan yakni mendengarkan ceramah dari ustad Sijum Latif dan Da’i cilik Aylin Nur Zahira.

Doa bersama ini dihadiri unsur Forkompimda, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, ASN di lingkungan Pemkab Kerinci serta tokoh masyarakat Kerinci.

Bupati Kerinci, Adirozal mengatakan kegiatan muhasabah dan doa bersama ini digelar  setiap tahun, hal ini dilakukan untuk keselamatan masyarakat Indonesia dan Kerinci khususnya. “Ini merupakan tahun kelima, kita melakukan muhasabah dan doa bersama pada malam tahun baru di Kerinci,” sebutnya.

Bupati Kerinci ini menyebutkan bahwa sangat tidak layak apabila merayakan tahun baru dengan cara euforia yang berlebihan dan mengeluarkan Anggaran biaya yang cukup besar, sedangkan  keadaan saat ini dapat kita lihat masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang dalam keadaan susah dan sulit.

“Kita tau, saat ini saudara-saudara kita tengah banyak yang sedang berduka karena ditimpa bencana. Sudah seharusnya kita ikut berempati pada mereka dengan meminimalkan segala bentuk kegiatan yang bersifat hura-hura saat pergantian tahun,” kata Bupati Kerinci, Adirozal.

Selain keselamatan, kata Adirozal, doa bersama dimaksudkan sebagai musahabah diri merefleksikan berbagai hal apa yang telah kita lakukan selama tahun ini. “Penting kiranya untuk dijadikan acuan dalam menghadapi tahun depan.

Yang baik mari kita lanjutkan, yang kurang baik evaluasi agar menjadi Lebih baik, yang tidak tepat kita hindari,” ungkapnya.

Read More

Pemuda pertanyakan pelaksanaan MUSDA KNPI sungai penuh

Akhir akhir ini pemuda kota sungai penuh mempertanyakan Pelaksanaan Jalanya proses MUSDA KNPI sungai penuh.

Tri Alex Pemuda Kota Sungai Penuh dalam postingannya "Kami meminta penjelasan dari DPD I KNPI Provinsi Jambi Dan DPD II Kota Sungai Penuh" mengenai kejelasan pegurus DPD II KNPI Kota Sungai Penuh Periode 2018 - 2021, bahwa seingat kami maja jabatan Ketua KNPI Saudara Fikar Azami Periode 2015 - 2018 sudah habis pada bulan Juni 2018. Namun sekarang telah beredar foto Ketua KNPI Saudara Fikar Azami Periode 2019-2023. Oleh karna itu kami meminta klarifikasi pada DPD I Provinsi Jambi mengenai kapan telah dilaksanakannya Musda KNPI Kota Sungai Penuh,...?

Kalaupun telah dilaksanakan kenapa banyak OKP yang tergabung pada KNPI Kota Sungai Penuh tidak di Undang..?

Dalam postingan itu muncul Beberapa komentar miring terhadap jalannya MUSDA yang dianggap telah melakukan pembodohan dan tidak transparan atau Bisa disebut "DIAM-DIAM" dari beberapa tokoh pemuda Kota Sungai Penuh.

Sejauh ini DPD I maupun DPD II belum Menanggapi pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk itu Tri Alex  meminta agar DPD I Provinsi Jambi dan DPD II Kota Sungai Penuh segera mengklarifikasi berita yang telah berkembang. Juga harapannya agar pelaksanaan MUSDA KNPI Kota Sungai Penuh dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertera pada AD dan ART KNPI.

Read More